LKS BAB 4

Standar Kompetensi
Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya orde baru.
Kompetensi Dasar
Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.
Indikator :
Mendeskripsikan kehidupan politik.
Mendeskripsikan kehidupan ekonomi.
Materi Pokok :
1. Penataan kehidupan politik sampai masa sebelum Orde Baru.
2. Penataan kehidupan ekonomi sampai masa sebelum Orde Baru.

I. URAIAN MATERI
A. Penataan Kehidupan Politik
Pada dasarnya kehidupan politik dalam kerangka sistem politik yang diharapkan berlaku di Indonesia sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Namun pada masa-masa awal kemerdekaan, hal itu belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan karena berbagai sebab, baik dari dalam maupun dari luar, antara lain persiapan kita menjadi negara merdeka boleh dikatakan sangat singkat, belum lagi kita harus bersiap-siap menghadapi kedatangan sekutu (inggris) ke Indonesia / perang kemerdekaan.
Sistem Pemerintahan :
Periode 1945 - 1949
Berdasarkan UUD 1945 maka sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem presidentil, di mana Presiden di samping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan.
Namun setelah berjalan lebih kurang 2,5 bulan, sistem presidentil diganti dengan sistem parlementer (kabinet parlementer) berdasar Maklumat Pemerintah tg. 14 Nopember 1945, sehingga kabinet tidak lagi menjadi pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun bertanggung jawab kepada Parlemen (waktu itu KNIP). Berdasar maklumat tersebut, maka terbentuk kabinet Indonesia ke-2 atau kabinet Sutan Syahrir. Maksud / tujuannya adalah : agar lebih tegas adanya kedaulatan rakyat.
Alasannya (menurut KNIP) :
1. Dalam UUD (1945) tak ada aturan baik dalam pasal maupun penjelasan, yang mewajibkan ataupun yang melarang para menteri bertanggung jawab.
2. Pertanggungjawaban para menteri (kabinet) kepada parlemen (KNIP) adalah merupakan jalan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.
Periode 1949-1950
Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan bermuara pada KMB antara Indonesia dengan Belanda yang intinya menghasilkan kesepakatan perubahan bentuk negara Indonesia dari Negara Kesatuan menjadi Negara Federasi (RIS).
Sistem Federasi dalam bentuk negara RIS mulai berlaku sejak 1 Januari 1950 dan bertahan selama lebih kurang 8 bulan, karena sejak 17 Agustus 1950 secara resmi RIS dibubarkan.
Periode 1950-1959
Berdasarkan UUDS 1950, maka Indonesia kembali pada bentuk Negara Kesatuan (NKRI) dengan sistem kabinet parlementer (bertanggung jawab kepada parlemen/DPR). Sedikit berbeda dengan sebelumnya, sistem parlementer yang berlaku /berkembang sejak 1950 berlangsung dalam suasana demokrasi liberal ala barat yang boleh dibilang sangat bebas, sehingga banyak membawa dampak negatif bagi perjalanan bangsa yang sedang belajar berdemokrasi, bahkan ada pendapat yang mengatakan kalau demokrasi liberal tidak cocok / bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Salah satu dampak negatif yang sangat besar adalah jatuh bangunnya kabinet sebanyak 7 kali dalam kurun waktu 9 tahun yaitu:
Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Program – programnya :
a) Menigkatkan usaha keamanan dan ketentraman
b) Konsiliasi dan penyempurnaan pemerintahan
c) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
d) Mengembangkan dan memperkuat perekonomian rakyat melalui program Soemitro dengan nama “ Gerakan benteng ( Benteng Group ) “
e) Memperjuangkan upaya pembebasan Irian Barat
Kabinet Soekiman ( 27 April 1951 – 28 Februari 1952 )
Program – programnya :
a) Menjamin keamanan, ketentraman dan penyempurnaan alat – alat negara.
b) Meningkatkan kehidupan ekonomi rakyat melalui Nasionalisasi De Javashe Bank menjadi Bank Indonesia
c) Mempersiapkan pemilu dan mempercepat otonomi daerah
d) Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Soekiman jatuh karena mendapat mosi tidak percaya akibat menandatangani Mutual Security Act ( MSA ) dengan USA
Kabinet Wilopo ( 30 Maret 1952 – 3 Juni 1953 )
Program – programnya :
a) Melaksanakan pemilu, otonomi daerah dan penyederhanaan organisasi pemerintahan pusat
b) Menigkatkan taraf hidup rakyat
c) Mengatasi keamanan, ketertiban dan ketentraman
d) Meningkatkan dan memperbaiki kehidupan
e) Menerapkan politik bebas aktif serta memperjuangkan pembebasan Irian Barat
Kabinet Wilopo jatuh karena mendapat mosi tidak percaya akibat adanya :
a. kekecewaan daerah terhadap perkembangan alokasi keuangan antara pusat dan daerah
b. terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952
c. peristiwa Tanjung Morawa
Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dan Wongsonegoro ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
Program – programnya :
a. Dalam negeri masalah keamanan pemilu, kemakmuran, keuangan, perburuhan dan perundang – undangan
b. Memperjuangkan pembebasan Irian Barat
c. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali I atau Ali-wongso berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, kabinet tersebut mendapat mosi tidak percaya karena peristiwa 27 juni 1955 yang berkenaan dengan pergantian pimpinan Angkatan Darat.
Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956 )
Program – programnya :
f. Mengusahakan pemulihan kewibawaan Pemerintah
g. Menangani masalah desentralisasi, inflasi dan pemberantasan korupsi
h. Perjuangan pembebasan Irian Barat
i. Melaksanakan pemilihan umum
j. Merealisasi kerja sama Asia Afrika dan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali Sastroamijoyo (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
Program – programnya :
a. Membatalkan semua hasil KMB
b. Meperjuangkan pengembalian Irian Barat
c. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
d. membentuk Badan Perencana Pembangunan Nasional
Kabinet ini berakhir akibat banyaknya pemberontakan di berbagai daerah dan para menteri dari Masyumi banyak yang ditarik mundur.
Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 – 5 Juli 1959 )
Program kerjanya disebut Panca karya kabinet Djuanda, antara lain :
a. Pembentukan Dewan Nasional
b. Normalisasi keadaan politik
c. Melanjutkan pelaksanaan pembatalan hasil KMB
d. Memperjuangkan pengembalian Irian Barat
e. Mempergiat pembangunan
Kabinet ini berakhir setelah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Periode demokrasi liberal akhirnya berakhir setelah Presiden dengan dukungan berbagai pihak baik parpol, tentara, dll, mengambil tindakan ekstra-konstitusional berupa Dekrit kembali ke UUD 1945 yang lebih populer dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang akan melahirkan sistem demokrasi yang berbeda yaitu demokrasi terpimpin.
Sistem Kepartaian dan Pemilu 1955
Sistem Kepartaian
Selama 3 bulan pertama sejak Indonesia merdeka Indonesia hanya menganut dan mengenal partai tunggal yaitu PNI yang didasarkan pada keputusan PP KI tanggal 22 Agustus 1945.
Selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 1945 atas usul BP. KNIP, pemerintah mengeluarkan Maklumat yang pada pokoknya menganjurkan kepada rakyat agar mendirikan partai-partai politik. Maka sejak bulan Nopember 1945 sampai dengan Desember 1945 tidak kurang 9 partai lahir. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 itu sendiri mempunyai tujuan sbb. :
1. Ke luar : untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.
2. Ke dalam : sebagai sarana agar segala aliran atau paham dalam masyarakat dapat dipimpin secara teratur.
Adapun partai-partai tersebut yaitu :
1. Masyumi tanggal 7 Nopember 1945 oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo
2. PKI tanggal 7 Nopember 1945 oleh Moh. Yusuf
3. PBI tanggal 8 Nopember 1945 oleh Nyono
4. Partai Rakyat Jelata tanggal 8 Nopember 1945 oleh Probowinoto
5. Parkindo tanggal 10 Nopember 1945 oleh Sutan Dewanis
6. PSI tanggal 10 Nopember 1945 oleh Amir Syarifuddin
7. PRS tanggal 20 Nopember 1945 oleh Sutan Sahrir
8. PKRI tanggal 8 Desember 1945 oleh I. J. Kasimo
9. Permai tanggal 17 Desember 1945 oleh JB. Assa
10. PNI tanggal 29 Desember 1945 oleh Sidiq Joyosukarto, dll.
Dari banyaknya parpol tersebut dikelompokkan berdasarkan aliran menjadi 4 yaitu ;
a. kelompok partai Islam
b. kelompok nasionalis
c. kelompok partai sosialis
d. kelompok partai Kristen, Katholik
Latar belakang pelaksanaan pemilu 1955
DPR yang ada saat itu yang populer dengan sebutan parlemen merupakan DPR yang dibentuk secara cepat melalui kompromi antar partai-partai politik (bukan lewat Pemilu).
Munculnya “peristiwa 17 Oktober 1952” menyangkut konflik dalam tubuh AD yang melibatkan parlemen, yang bermuara pada tuntutan agar parlemen yang ada saat itu dibubarkan serta diadakannya Pemilu untuk membentuk parlemen/DPR yang baru yang syah (legitimate)
Peristiwa tersebut menyadarkan pemerintah untuk segera mengadakan pemilu agar keanggotaan DPRS yang populer dengan parlemen dapat digantikan DPR hasil pemilu. Pemilu harus cepat dilaksanakan guna memilih anggota konstituante yang berfungsi menyusun UUD baru.

Pemilihan Umum 1955
Pemilu sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara, belum dapat dilaksanakan di tahun-tahun pertama kemerdekaan sekalipun ide tentang itu sudah muncul, adapun latar belakangnya adalah :
a. Revolusi fisik / Perang kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan.
Tanda gambar peserta pemilu tahun 1955
b. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan cukup menguras energi dan perhatian.
c. Belum adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu (UU Pemilu baru disyahkan tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disyahkan oleh kabinet Wilopo).
Sekalipun masa kampanye dilakukan pada masa kabinet Ali, namun pemilu baru dapat dilaksanakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap.
Dalam Pemilihan Umum yang pertama tercatat 43.104.464 penduduk yang berhak pilih. Hanya 37.875.299 yang memberikan suaranya, dari 77.987.879 jumlah seluruh penduduk pada tahun 1954. Dengan kata lain 87,65 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Pemilihan Umum pertama ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 atau dalam beberapa hari kemudian untuk warga negara Indonesia yang telah berusia 18 tahun ke atas atau kurang dari 18 tahun tapi sudah kawin melakukan hak politik untuk memilih wakil-wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 257 buah. Masing-masing anggota anggota DPR mewakili 300.000 penduduk. Ditambah dengan tiga orang anggota yang mewakili Irian Jaya, karena belum memungkinkan diadakan Pemilihan Umum, maka wakil rakyat saat itu berjumlah 260 orang, ditambah 6 orang mewakili golongan Tionghoa, 3 orang golongan Arab dan 3 orang golongan Eropa maka jumlah keseluruhan 272 orang. Kecuali Kalimantan Timur yang tak mendapat jatah kursi satu pun, pemilihan umum diselenggarakan di 15 daerah pemilihan. 179 kursi diperuntukkan bagi penduduk yang ada di Jawa. Masing-masing daerah tak sama tanda gambar (dalam arti jumlahnya) yang dipilihnya. Jumlah tanda gambar terbanyak terdapat di Sumatera dan Jawa Tengah, 48 buah, sementara jumlah terkecil pada Kalimantan Selatan, hanya 12 buah, dari 172 macam tanda gambar yang menjadi kontestan. Tiga partai besar, PNI, Masyumi, dan PKI, ditambah PSII dan PSI terdapat di semua daerah pemilihan. Sedangkan NU tak terdapat di Maluku, Parkindo, di Kalimantan Barat, Katholik di Sumatera Tengah. banyak tanda gambar yang hanya di beberapa daerah pemilihan tertentu, di samping ada pula yang hanya di satu daerah pemilihan saja, seperti Grinda di Jawa Tengah, MTKAAM di Sumatera Tengah, La Ode Ida Effendi di Sul-Seltra, dan gereja Pantekosta di Sumatera Utara. Pemilu 1955 berhasil menempatkan 28 partai politik/organisasi/perorangan. Kemenangan menyolok diraih oleh NU dari 8 kursi menjadi 45 kursi, bergeser dari posisi nomor 10 ke nomor 3. PKI tetap pada nomor 4 dengan tambahan yang cukup mengagumkan pula dari 17 menjadi 39 kursi, PNI dan Masyumi masing-masing mendapat 57 kursi, tidak banyak mengalami perubahan. Dengan demikian berarti Pemilu pertama ini berhasil mendudukkan 4 partai besar memperoleh 78 % suara yang sah dengan jumlah kursi sebanyak 198 buah (77,3 %). Partai-partai lainnya memperoleh kursi berkisar antara 1 sampai 8 buah kursi. Tambahan lain terlihat pada PSII sebanyak 4 kursi, Parkindo dan PERTI masing-masing 3 kursi. Sementara kekuatan politik baru yang muncul adalah IPKI (4 kursi); GPPS (2 kursi), PRI dan PPPRI juga masing-masing 2 kursi. Di balik itu kekalahan diderita Parindra dan SKI. Penurunan menyolok terlihat pada : PIR Hazairin kehilangan 17 dari 18 kursi; PRN 11 dari 13 kursi; PSI 9 dari 14 kursi; Partai Buruh 4 dari 6; PIR Wongsonegoro 2 dari 3 dan Partai Katholik 2 dari 8 atau 3 dari 9.

Adapun hasil perolehan suara di DPR yang terbagi dalam fraksi sebagai berikut :

No. Nama Fraksi Perolehan kursi / suara
1. Masyumi 60
2. PNI 58
3. NU 47
4. PKI 32
5. Fraksi Nasional Progresif 11
6. Fraksi Pendukung Proklamasi 11
7. PSII 8
8. PARKINDO 9
9. Partai Katolik 8
10. Fraksi Pembangunan 7
11. PSI 5
12. PERTI 4
13. Gerakan Pembela Pancasila 2
14. Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) 2
15. Fraksi AKUI 1
16. PPTI 1
17. PIR HAZAIRIN 1
18. Fraksi Persatuan wakil Irian Barat 3
19. Tidak berfraksi 2
20. Jumlah seluruhnya 272



Perbandingan / Komparasi Perolehan Kursi
Pemilu 1955 :
No. Perbandingan kekuatan menurut golongan Sebelum Pemilu 1955 Sesudah Pemilu 1955 Keterangan
1. Nasionalis :
a. PNI
b. PIR Hazairin
c. PRN
d. Partai-partai kecil 93 kursi (40 %)
42 kursi
18 kursi
13 kursi
a – 10 kursi 71 kursi (27,6 %)
57 kursi
1 kursi
2 kursi
1 kursi Turun
2. Islam :
a. Masyumi
b. NU
c. PSII
d. Perti
e. AKUI 57 kursi (54 %)
44 kursi
8 kursi
4 kursi
1 kursi
-- 116 kursi (45,2 %)
57 kursi
45 kursi
8 kursi
4 kursi
1 kursi Naik
3. Komunis
a. PKI 21 kursi (9 %)
17 kursi 39 kursi (15,2 %)
39 kursi Naik
4. Sosialis 15 kursi (6 %) 5 kursi (2 %) Turun
5. Kristen
a. Partai Katholik
b. Parkindo 14 kursi
8 kursi
6 kursi 14 kursi
6 kursi
8 kursi Tetap
Catatan : Tidak semua partai/peserta pemilu membentuk fraksi sendiri.
Pemilu 1955 sekalipun merupakan yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia ternyata mempunyai beberapa catatan yang positif, antara lain :
a. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar ( + 90 % dari semua warga yang punya hak pilih).
b. Prosentase suara yang syah cukup signifikan ( + 80 % dari suara yang masuk). Padahal + 70 % penduduk Indonesia masih buta huruf.
c. Pelaksanaannya berjalan secara aman, tertib, dan disiplin serta jauh dari unsur kecurangan dan kekerasan.
Sesuai dengan maksudnya yakni memilih dua badan legislatif (DPR dan Dewan Konstituante), pemilu dilaksanakan dua tahap yaitu :
- Tanggal 29 September, untuk anggota DPR
- Tanggal 15 Desember, untuk memilih anggota Dewan Konstituante
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante tidak diikuti oleh kesadaran para anggota DPR dan konstituante untuk menghilangkan segala bentuk primordialisme politik.
Para anggota DPR ternyata lebih senang memperjuangkan kepentingan partainya dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan anggota Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undah Dasar yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Mereka berdebat berlarut-larut tanpa menghasilkan suatu keputusan yang bisa diterima semua pihak. Bahkan para anggota Konstituante memutuskan untuk tidak lagi mengadakan sidang.
Kegagalan Konstituante untuk membentuk UUD yang baru serta situasi negara yang kian tidak menentu telah mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan konsepsinya. Konsepsi Presiden yang diumumkan pada 21 Februari 1957 ini berisi tiga hal penting, yaitu:
a. Sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, harus diganti dengan Sistem Demokrasi Terpimpin.
b. Untuk pelaksanaan Sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong-royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat.
c. Pembentukan Dewan nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tugasnya adalah memberi nasehat kepada kabinet baik diminta maupun tidak.
Konsepsi Presiden ini ditolak oleh beberapa partai, yaitu Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik, dan Partai Rakyat Indonesia. Mereka berpendapat bahwa perubahan sistem pemerintahan dari susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu merupakan hak Konstituante. Selain itu,secara prinsipil mereka pun berkeberatan untuk mengikutsertakan PKI dalam pemerintahan.
Dalam suasana pro dan kontra akibat adanya Konsepsi Presiden, pada 25 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat di depan para anggota Konstituante yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Amanat Presiden ini kemudian menjadi bahan perdebatan di Konstituante, sehingga diputuskan untuk mengadakan pemungutan suara.
Setelah dilakukan pemungutan suara sebanyaktiga kali masing-masing pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959, didapat hasil yang menunjukkan bahwa mayoritas para anggota Konstituante menghendaki untuk kembali ke UUD 1945. Namun,jumlah suaranya tidak mencapai 2/3 dari jumlah suara yang masuk sebagaimana disyaratkan dalam pasal 137 UUDS 1950.
Keadaan ini memperlihatkan ketidakmampuan partai politik yang ada dalam Konstituante untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan sistem demokrasi parlementer. Demokrasi bukan lagi menjadi sarana untuk memajukan rakyat, melainkan hanya sebagai permainan bagi tokoh-tokoh politik mewujudkan keinginan partai.
Pada 3 Juni 1959, Konstituante mengadakan reses yang ternyata untuk selama-lamanya. Berbagai fraksi dalam Konstituante kemudian berturut-turut menyatakan tidak akan menghadiri sidang Konstituante lagi.
Kegagalan Konstituante untuk menyusun dan menetapkan sebuah UUD yang baru serta perdebatan-perdebatan yang terjadi di dalamnya menyebabkan situasi politik di dalam negeri yang saat itu telah bergolak akibat adanya berbagai ganguan keamanan di daerah-daerah, menjadi semakin gawat. Kondisi seperti ini mendorong Presiden Soekarno mengambil langkah yang sebenarnya bertentangan dengan undang-undan (inkonstitusional).
Akhirnya, pada minggu, 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Adapun inti dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah
a. pembubaran Konstituante;
b. berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;
c. pembentukan MPRS dan DPAS.
Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berarti Kabinet Parlementer yang sebelumnya memerintah di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda dinyatakan demisioner dan diganti oleh Kabinet Presidensiil yang langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno.
Pelaksanaan Demokrasi terpimpin
Arti Demokrasi Terpimpin yang diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun, dalam pelaksanaannya berbeda: Demokrasi Terpimpin dalam pelaksanaannya Presiden Soekarno lebih menekankan “ dipimpin ” daripada “Demokrasinya” sehingga Demokrasi terpimpin adalah secara mutlak oleh diri pribadinya. Kemudian diciptakan atribut “Pemimpin Besar Revolusi“.
Di dalam UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa presiden ada dibawah MPR dan merupakan mandatarisnya, tetapi dalam Demokrasi Terpimpin terjadi sebaliknya.
Anggota-anggota MPR (S)diangkat berdasarkan Penetapan Presiden, sehingga MPR(S) yang tunduk kepada presiden.
Selanjutnya anggota Pimpinan MPR(S) diangkat menjadi menteri, berarti mereka ada dibawah Presiden. Ketua MPR(S) dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III, sedangkan para wakil ketua yang diangkat dari pimpinan partai tiga besar (PNI,NU, PKI) dan wakil ABRI, masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri tidak ber –portofolio.
Kemudian pidato kenegaraan Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dinyatakan menjadi “Manifesto Politik Republik Indonesia” oleh MPRS ditetapkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara. DPR hasil pemilihan umum yang mendukung Dekrit Kembali ke UUD 1945 tetap menjalankan tugasnya berdasarkan UUD 1945 dan menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah.
Akan tetapi ketika DPR melakukan fungsinya dengan kebetulan melakukan penolakan terhadap Rencana Anggaran Belanja Negara 1960, timbullah amarah Presiden Soekarno yang kemudian membubarkan DPR, berdasarkan Penetepan Presiden No. 3 /1960 tanggal 5 Maret 1960.
DPR hasil pemilu itu kemudian diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong –royong (DPR-GR) yang anggota-anggotanya juga ditunjuk oleh presiden sesuai dengan rumus Nasakom ditambah dengan anggota-anggota militer.
Kegiatan politik dalam masa Demokrasi Terpimpin itu didominasi oleh PKI. Garis politik PKI dapat kita ikuti sejak pemberontakan PKI di Madiun 1948, tujuan akhirnya adalah perebutan kekuasaan Negara.
Dalam usaha mencapai tujuan politiknya, PKI menjalankan tindakan-tindakan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Dalam Negeri
Berusaha keras untuk memecah belah atau menyusupi tubuh partai atau organisasi massa atau badan-badan lainnya dari pihak yang dianggap lawan.
Di bidang pendidikan berusaha memasukkan Marxisme sebagai salah satu mata pelajaran.
Di bidang militer berusaha untuk mengindoktrinasi perwira –perwira dengan ajaran komunisme dan membina sel-sel di kalangan ABRI.
b. Luar Negeri
Berusaha untuk membelokkan politik luar negeri yang bebas aktif menjadi politik yang condong ke blok komunis.
Kebijaksanaan politik luar negeri banyak terpusat ditangan Presiden Soekarno sendiri. Politik bebas aktif dibelokkan menjadi politik konfrontasi terhadap apa yang disebut Old Established Forces (Oldefo) bersama-sama dengan New Emerging Forces (Nefo).
Nampak bahwa konsepsi Oldefo-Nefo ini adalah sejajar dengan dokrin “dua kubu” kaum komunis. Yang dimaksudkan dengan Oldefo adalah kurang lebih sama dengan yang masuk”blok kapitalis imperalis Barat bersama pihak-pihak yang bersimpati kepada mereka yang bersifat konservatif reaksioner sebagai lawan dari Nefo yang bersifat progresif revolusioner.
Hubungan dengan pihak Barat merenggang, karena mereka bersikap pasif terhadap perjuangan pembebasan Irian. Sebaliknya hubungan dengan blok Timur semakin erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer sehingga Indonesia dapat memperlengkapi Angkatan Perangnya secara modern
Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Berdasarkan hasil KMB di Den Haag, status Irian Barat masih merupakan daerah perselisihan yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Ternyata pihak Belanda tidak menepatinya, sehingga tidak heran apabila Indonesia melancarkan berbagai cara untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI melalui diplomasi maupun konfrontasi.
Karena dengan melalui diplomasi tidak membuahkan hasil, maka ditempuh melalui cara konfrontasi antara lain :
a. Pembentukan Front Nasional 31 Desember 1959 dengan tujuan menghimpun seluruh kekuatan nasional dengan tugas :
- menyelesaikan revolusi nasional
- melaksanakan pembangunan semesta
- mengembalikan wilayah Irian Barat ke wilayah RI.
b. Pemutusan hubungan diplomatik tanggal 17 Agustus 1960
c. Konfrontasi ekonomi antara lain :
- Menasionalisasikan perusahaan milik Belanda seperti NHM menjadi BNI, Escomto menjadi BDN, Perusahaan Percetakan, Perusahaan Phillip, Pabrik Gula, Perkebunan dan sebagainya.
- Melakukan aksi mogok kerja, melarang penerbitan dan film berbahasa Belanda
- Melarang mendarat bagi pesawat terbang Belanda di wilayah Indonesia
d. Trikora : Instruksi Presiden kepada Angkatan Bersenjata untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961 yang pada intinya berisi :
1. Gagalkan pembentukan negara Boneka Papua bikinan Kolonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di seluruh Irian Barat Tanah Air Indonesia
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Untuk melaksanakan Trikora, pemerintah membentuk komando operasi pembebasan Irian Barat tanggal 2 Januari 1962, serta Komando Mandala yang mempunyai tugas antara lain :
1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kekuasaan RI.
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah Irian Barat sesuai dengan fase-fase perjuangan diplomasi untuk dapat menciptakan daerah de facto RI.
Fase-fase perjuangan komando Mandala :
1. Infiltrasi sampai dengan akhir tahun 1962, dengan sasaran melakukan penyusupan di daerah Irian Barat dan menciptakan daerah bebas de facto.
2. Eksploitasi dimulai tahun 1963 dengan melakukan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, dan menduduki pos-pos pertahanan musuh yang penting.
3. Konsolidasi awal tahun 1964 dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di Irian Barat. Melalui operasi Naga di Merauke, Jatayu di Sorong, Kaimana dan Merauke, operasi Serigala di Sorong dan Teminabuan dan operasi Banteng di Fak - fak dan Kaimana
Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadilah pertempuran laut Aru yang menewaskan Yos Sudarso dan Kapten Wiratno. Peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Samodra. Untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, diplomat Amerika Ellswort Bunker mengusulkan agar diselesaikan melalui meja perundingan. Maka pada tanggal 15 Agustus 1962 diadakan perjanjian New York. Inti perjanjian tersebut adalah penyerahan secara administrasi di Irian Barat dari kerajaan Belanda ke PBB (UNTEA).
Tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan kekuasaan Irian Barat kepada pemerintah RI, dan Indonesia mempunyai tugas untuk segera menyelenggarakan Pepera pada tahun 1969. Hasilnya Irian Barat masuk Indonesia.

B. PENATAAN KEHIDUPAN EKONOMI
Di awal-awal kemerdekaan, perekonomian kita dalam keadaan yang sangat buruk. Hal itu dikarenakan oleh beberapa sebab, misalnya :
1. Eksploitasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang baik fisik maupun sumber daya alam untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya.
2. Perjuangan kemerdekaan (revolusi fisik), menyebabkan masalah perekonomian kurang mendapat perhatian karena konsentrasi potensi bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan, kecuali itu juga menyedot dana yang mestinya digunakan untuk perbaikan sarana maupun prasarana ekonomi, padahal kas negara kosong sementara pajak dan lain-lain tidak bisa masuk secara optimal.
3. Blokade Ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, menyebabkan kita tidak bisa melakukan aktifitas perdagangan dengan luar negeri yang berbuntut pada merosotnya devisa.
4. Masuknya Sekutu ke Indonesia yang diikuti dengan pemberlakuan mata uang NICA bulan Maret 1946 menambah kacaunya keadaan karena banyaknya mata uang yang beredar di wilayah Indonesia saat itu.
5. Inflasi yang tinggi
Disebabkan oleh peredaran mata uang rupiah yang tidak terkendali/diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar (lihat pembahasan pelajaran 2).
6. Kas negara kosong.
Disebabkan oleh pemasukan pajak yang sangat kecil, hasil pertanian tidak bisa diekspor karena adanya blokade.
Menghadapi keadaan itu maka pemerintah mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1946 tanggal 1 Oktober. Selanjutnya pemerintah membentuk
Bank Negara Indonesia (BNI) tanggal 1 Nopember 1946 yang dipimpin oleh Margono Joyohadikusumo, yang bertugas mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang beredar di Indonesia saat itu.
Perlu disadari bahwa langkah pemerintah tersebut belum cukup untuk memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia saat itu, karena disusul oleh gangguan-gangguan keamanan dari dalam negeri sendiri. Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka memperbaiki keadaan perekonomian adalah sebagai berikut :
1. Plan Kasimo bulan Pebruari 1946 yang isinya antara lain (lihat pembahasan pelajaran 2)
2. Gunting Syafrudin, tahun 1950 yakni pemotongan uang dengan cara mengubah nilai uang Rp. 2,50 ke atas tinggal separonya. Mengapa tindakan Menteri Keuangan tersebut dapat mengurangi jumlah uang yang beredar (inflasi) dan tidak merugikan rakyat kecil ?
3. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, yang dicetuskan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo dengan cara menumbuhkan kelas pengusaha nasional dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia melalui bimbingan dan bantuan kredit pada mereka yang umumnya bermodal kecil. Sistem ekonomi Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial ke dalam struktur ekonomi nasional sehingga mendorong pengusaha swasta lebih meningkat.
4. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada akhir tahun 1952 dengan tujuan untuk membentuk dan mempunyai Bank sirkulasi sendiri yang bertugas mengedarkan mata uang serta memberikan kredit (kepada pemerintah).
Langkah tersebut didasari oleh kenyataan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan De Javasche Bank, pemerintah harus minta persetujuan dari pemerintah Belanda di Nederland, sesuatu yang mustahil mudah diperoleh.
Oleh karena itu melalui UU No. 24/1951 pemerintah menasionalisasi bank swasta Belanda tersebut dengan memberikan ganti rugi lewat pembelian saham dan sertifikat De Javasche Bank senilai + Rp. 8,95 juta.
5. Sistem Ali Baba, merupakan program kemitraan antara pengusaha pribumi (disimbolkan Ali) dengan pengusaha Tionghoa (disimbolkan Baba) yang dicetuskan oleh Mr. Ishaq Cokroadisuryo selaku Menteri Perekonomia kabinet Ali I sehingga bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pengusaha.
Dalam rangka tersebut, pemerintah menyediakan bantuan kredit lewat bank.
6. Nasionalisasi aset-aset Belanda, sejak Desember 1958 di tengah-tengah konflik antara RI - Belanda masalah Irian Barat yang merupakan bagian dari konfrontasi ekonomi yang dilancarkan RI untuk lebih menekan Belanda.
7. Program pinjaman nasional jangka panjang yang dicetuskan oleh Mr. AA. Maramis sebagai Menteri Keuangan RI pada saat itu.
8. Konfrensi ekonomi.
Diadakannya Konferensi Ekonomi dengan hasil :
a. Dibentuk Badan Pengawas Ekonomi
b. Dibentuk Badan Perencana Ekonomi
c. Program Produksi Lima Tahun oleh IJ Kasimo (lihat Kasimo Plan pada nomor 1)
Sistem Ekonomi Terpimpin
Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu “Deklarasi Ekonomi“ atau “Dekon”, beserta 14 Peraturan pokoknya.
Tujuan Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Pada tanggal 26 Mei 1963 dikeluarkan 14 pokok peraturan, tetapi peraturan-peraturan itu sendiri dalam pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Dekon. Di dalam prakteknya kesulitan-kesulitan ekonomi bertambah menyolok. Pada tahun 1961-1962 harga-harga pada umumnya naik menjadi 40 %. Struktur ekonomi Indonesia mengarah kepada etatisme (perekonomian diatur atau dipegang oleh negara). Ekonomi Terpimpin ala Dekon lebih bersifat ekonomi peraturan yang menjurus menjadi ekonomi–anarchi.
Kondisi politis, yaitu konfrontasi dengan negara-negara Barat dan Malaysia, melibatkan Indonesia ke dalam situasi perang yang mempercepat proses kemerosotan ekonomi. Pada tahun 1966 inflasi mencapai 600 %.
Adapun sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpimpin yang berlandaskan Dekon adalah :
a. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak ada kontrol.
b. Tidak adanya ukuran yang obyektif di dalam menilai sesuatu usaha atau hasil orang.
Dilihat dalam keseluruhannya, gambaran ekonomi Indonesia pada Demokrasi Terpimpin merupakan gambaran yang paling suram di dalam sejarah RI.

II. EVALUASI
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda silang pada huruf A, B, C, D atau E !

1. Yang dimaksud daerah bebas de facto sebagaimana yang menjadi target fase infiltrasi operasi pembebasan Irian Barat, adalah ....
a. daerah sekitar Merauke, Sukarno puro, Teminabuan, dll
b. daerah di mana di situ merupakan basis kekuatan Belanda
c. daerah yang secara nyata bebas dari kekuasaan Belanda
d. daerah yang akan menjadi sasaran serangan terbuka pasukan Indonesia
e. sasaran-sasaran tertentu yang digunakan sebagai pijakan pasukan Indonesia
2. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah ….
a. menyempurnakan sistem keuangan negara
b. menghindari penyusupan ide – ide kolonial
c. menempatkan orang Indonesia pada posisi sentral
d. membentuk bank sirkulasi
e. mempermudah pemerintah mengawasi bank sirkulasi
3. Fase ke-2 Operasi Pembebasan Irian Barat seperti yang disusun oleh Komando Mandala, adalah ....
a. diplomasi internasional
b. fase infiltrasi
c. fase konfrontasi militer
d. fase eksploitasi
e. diplomasi bilateral
4. Dalam dikotomi antara Nefo dengan Oldefo dalam konteks politik luar negeri RI pada masa demokrasi Terpimpin, Indonesia memposisikan diri berada dalam kelompok Nefo, bersama negara-negara komunis, karena memiliki sifat yang sama, yakni ....
a. konservatif reaksioner
b. anti imperialisme
c. revolusi konservatif
d. progresif revolusioner
e. progresif reaksioner
5. Kabinet yang berakhir karena adanya Dekrit Presiden 5-7-1959 adalah …
a. Ali II
b. Wilopo
c. Juanta
d. Natsir
e. Ali I
6. Yang dimaksud Zaken kabinet adalah ….
a. yang menjadi menteri harus berasal dari partai
b. orang menjadi menteri karena keahliannya
c. orang menjadi menteri karena loyal pada pemerintah
d. yang menjadi menteri harus dari pemenang pemilu
e. orang dapat menjadi menteri karena ditunjuk presiden
7. Sejak konsep demokrasi terpimpin dilaksanakan pada tahun 1959, maka Indonesia terdapat 3 kekuatan
a. Presiden , TNI-AD, PKI ....
b. Presiden , TNI -AU , PKI
c. TNI –AD, PKI, Organisasi massa
d. TNI-AL, PKI Partai Islam
e. Presiden, PKI, organisasi pemuda
8. Anggota badan Konstituante berhasil dilantik pada tanggal ….
a. 10 November 1955
b. 10 November 1956
c. 21 September 1955
d. 20 Maret 1955
e. 15 Desember 1950
9. Kata “dekrit” berasal dari kata decretun yang berarti ....
a. keputusan presiden untuk kembali ke UUD ‘45
b. maklumat yang memuat keputusan penguasa
c. keputusan presiden tentang pembubaran dewan konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, dll.
d. keputusan presiden yang dilatarbelakangi gagalnya konstituante
e. keputusan presiden yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa
10. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan Menteri Perdagangan yang waktu itu dijabat oleh ….
a. Sultan HB IX
b. Mr. Asaat
c. Ir. Djuanda
d. Mr. Ishaq
e. Dr. Sumitro
11. Pemilu I tahun 1955 berhasil dilaksanakan pada masa kabinet ….
a. Natsir
b. Wilopo
c. Ali I
d. Burhanudin
e. Soekiman
12. Yang dimaksud dengan sistem kabinet parlementer adalah …
a. kedudukan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan
b. kabinet tergantung pada dukungan parlemen
c. presiden bertanggung jawab pada kepada parlemen
d. presiden sebagai kepala pemerintahan
e. kabinet tergantung kepada presiden
13. Untuk memajukan ekonomi, maka Kabinet Ali I memperkenalkan sistem Ali Baba yaitu …
a. membentuk Badan Perencana Pembangunan
b. melarang penyembelihan hewan pertanian
c. menggunting nilai tukar uang menjadi separuhnya
d. membantu pengusaha melakukan eksport
e. menggalang kerjasama pengusaha pribumi – nonpribumi
14. Kabinet yang jatuh akibat peristiwa Tanjung Morawa adalah …
a. Natsir
b. Wilopo
c. Ali I
d. Sukiman
e. Burhanudin
15. Pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai oleh…..
a. banyaknya pergolakan di daerah
b. membaiknya keamanan di daerah
c. membaiknya kondisi ekonomi
d. semakin stabilnya pemerintahan
e. berakhirnya gerakan separatis
16. Salah satu faktor penyebab kegagalan program Sistem Ali Baba adalah ....
a. adanya sabotase dari kaki tangan Belanda
b. golongan pribumi belum berpengalaman
c. subsidi pemerintah sangat kurang
d. penyuluhan pemerintah kurang efektif
e. golongan pribumi merasa rendah diri
17. Klaim Indonesia bahwa Irian Barat merupakan bagian tak terpisahkan dengan NKRI/RIS didasarkan pada ....
a. kesepakatan KMB antara Indonesia dengan Belanda
b. hasil jajak pendapat/pepera tahun 1969 yang menyatakan rakyat Irian Barat memilih bergabung dengan NKRI
c. interprestasi Indonesia terhadap pasal 1 keputusan KMB tahun 1949
d. hak sejarah/fakta sejarah di mana Irian Barat merupakan wilayah jajahan pemerintah Hindia Belanda
e. kesepakatan tripartit antara Indonesia-Belanda-PBB
18. Konfrontasi ekonomi yang dilakukan RI dalam perjuangan pembebasan Irian Barat terhadap Belanda, antara lain dengan ....
a. pemutusan hubungan ekonomi dengan Belanda
b. pemusnahan aset-aset Belanda yang ada di Indonesia
c. pembekuan kekayaan Belanda
d. pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda
e. pengambilalihan aset-aset Belanda yang ada di Indonesia
19. Dalam operasi pembebasan Irian Barat , Mayjend. Achmad Yani menjabat sebagai ....
a. Kepala Staf KOTI
b. pangsar KOTI
c. Kepala Staf Komando Mandala
d. Wapangsar KOTI
e. Komando Mandala
20. Renggangnya hubungan Indonesia dengan Eropa Barat dan Amerika pada masa demokrasi terpimpin disebabkan ....
a. kebijakan Sukarno yang anti Barat
b. mereka marah karena Indonesia dekat dengan Uni Soviet
c. slogan politik “Inggris kita linggis, Amerika kita seterika” sangat menggusarkan mereka
d. Sukarno menganggap negara-negara Barat adalah Nekolim
e. mereka mendukung Belanda dalam masalah Irian Barat
21. Dalam perundingan rahasia di Virginia-AS berkaitan dengan konflik Irian Barat delegasi Indonesia dipimpin oleh ....
a. DR. Subandrio
b. DR. Makarim W.
c. Suryono Suryo C.
d. Nugroho Notosusanto
e. Adam Malik
22. Mengapa sengketa antara RI dengan Belanda pasca KMB hanya menyangkut wilayah Irian bagian barat dan tidak termasuk wilayah Irian bagian timur …
a. sesuai dengan sejarahnya, Irian timur tidak termasuk wilayah jajahan Belanda (Hindia Belanda)
b. sudah ada MOU mengenai Irian timur antara Belanda dengan Inggris
c. KMB tidak mengatur masalah Irian bagian timur karena alasan politis
d. karena wilayah Irian bagian timur tidak terwakili dalam KMB tahun 1949
e. sudah ada MOU antara RI dengan Belanda bahwa penyelesaian masalah Irian dilakukan secara bertahap dari barat lebih dahulu baru ke timur
23. Masalah utama yang menyebabkan hampir semua lapisan masyarakat Indonesia waktu itu mendukung Dekrit 5 Juli 1959, ialah ....
a. presiden tidak melanggar UUD
b. masyarakat umumnya tidak punya keberanian untuk menentang Presiden
c. masyarakat hipokrit waktu itu sangat mewarnai rakyat Indonesia
d. akibat krisis yang terjadi selama demokrasi liberal rakyat sudah jenuh dan berharap langkah Presiden akan membawa perubahan yang jauh lebih baik
e. di mata rakyat, sosok Presiden Sukarno adalah “dewa penyelamat”
24. Langkah pertama yang ditempuh pemerintah RI dalam rangka pembebasan Irian Barat adalah ....
a. memutuskan hubungan Uni Indonesia Belanda
b. menempuh jalur diplomasi bilateral
c. memutuskan hubungan diplomatik
d. mengambilalih semua aset Belanda yang ada di Indonesia
e. menempuh konfrontasi militer melalui Trikora
25. Konsep Nasakom yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Demokrasi Terpimpin, secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan PKI, karena ....
a. memberikan legitimasi terhadap eksistenti PKI dalam setiap aspek kehidupan
b. PKI bebas/lepas dari vonis sebagai partai pemberontak
c. tak ada satupun pihak yang berani menentang PKI
d. PKI diakui sebagai satu dari tiga unsur kekuatan bangsa Indonesia bahkan Asia melawan kaum penjajah
e. PKI dapat dengan bebas melakukan penetrasi dan infiltasi terhadap partai-partai lawannya
26. Pencanangan Trikora dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat bertepatan dengan tanggal 19 Desember 1961 mempunyai tujuan ....
a. memberikan pukulan psikologis terhadap Belanda yang telah melakukan agresik militer
b. untuk memudahkan membangkitkan sentimen anti Belanda
c. untuk lebih menekan Belanda agar segera menyerahkan Irian Barat
d. agar PBB tahu bahwa Indonesia tidak main-main dalam upaya membebaskan Irian Barat
e. agar Belanda bersedia menerima Perjanjian New York
27. Di samping konsep Nasakom, maka pembentukan DPRGR serta Front Nasional memberi peluang yang besar bagi PKI untuk ....
a. merebut kekuasaan negara/kudeta
b. selalu dekat dengan istana/presiden
c. menyingkirkan lawan-lawan politiknya
d. memperluas dan mengembangkan pengaruhnya
e. melaksanakan strategi gerakan bawah tanah
28. Salah satu hal positif yang menonjol pada masa demokrasi Terpimpin adalah besarnya perhatian pemerintah pada pembinaan kepribadian bangsa, antara lain kecuali ….
a. menghidupkan tari-tarian dan lagu-lagu daerah
b. menyerap unsur budaya Barat yang merupakan simbol budaya modern
c. mengembangkan lagu-lagu perjuangan untuk membangkitkan semangat nasional
d. melarang lagu-lagu yang berirama cengeng karena bisa melemahkan semangat perjuangan
e. diadakan penyaringan kepribadian asing yang tidak sesuai dengan dan bahkan merusak kepribadian bangsa, seperti dansa, lagu-lagu yang berirama rock, model rok mini yang (apalagi) ketat, dll.
29. Orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin mengarah ....
a. politik bebas aktif
b. mengarah ke blok kapitalis
c. anto Oldefo
d. mengarah ke blok komunis
e. cenderung netral
30. Prestasi puncak yang dicapai oleh Kabinet Ali I adalah ….
a. menyelelenggarakan pemilu
b. menyelenggarakan KAA
c. menandatangani MSA
d. penentuan landas kontinen
e. membentuk perubahan PPU (Panitia Pemilihan Umum)
31. Kemarahan rakyat Indonesia pada akhir tahun 1957 yang ditujukan kepada pihak Belanda, dipicu oleh sikap PBB dalam masalah Irian Barat yang memutuskan ....
a. Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada RI
b. Belanda harus menyerahkan Irian Barat kepada PBB
c. PBB tidak berkepentingan dalam masalah Irian Barat
d. harus diadakan jajak pendapat untuk mengetahui aspirasi yang sesungguhnya dari rakyat Irian Barat
e. masalah Irian Barat adalah persoalan intern antara Indoensia dengan Belanda
32. Mengapa usaha pemerintah RI memperoleh bantuan senjata dari negara-negara Barat khususnya AS dalam rangka pembebasan Irian Barat, tidak berhasil ....
a. AS maupun negara-negara Barat lainnya umumnya adalah sekutu Belanda
b. mereka khawatir senjata-senjata itu akan digunakan untuk memerangi Belanda
c. mereka lebih menghendaki penyelesaian secara damai
d. AS khawatir pengaruh US semakin kuat di Indonesia
e. mereka berprinsip bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara RI dengan Belanda, sehingga tidak sepatutnya mereka melakukan intervensi melalui penjualan senjata
33. Untuk tujuan apakah Menteri Keamanan KSAD Jenderal AH. Nasution mengunjungi beberapa negara seperti India, Australia, Jerman, Inggris, Perancis, dll bulan Desember 1961 kaitannya dengan Trikora ....
a. untuk mencari bantuan senjata
b. guna mendapatkan dukungan diplomatik bagi pembebasan Irian Barat
c. untuk menjajaki sikap mereka bila terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Belanda
d. sebagai negara-negara yang mempunyai hubungan dekat dengan Belanda, mereka diharapkan bersedia menekan Belanda agar bersedia menyerahkan Irian Barat
e. agar mereka tidak memberikan bantuan senjata kepada Belanda
34. Untuk menentang langkah politisasi kebudayaan pada masa Demokrasi Terpimpin, para budayawan, seniman, sastrawan, mengeluarkan pernyataan sikap yang populer dengan sebutan ....
a. Lembaga kebudayaan rakyat
b. Lembaga seniman Indonesia
c. Lesbumi
d. Lembaga Kebudayaan Nasional
e. Manifesto Kebudayaan
35. Kalau pada masa Demokrasi Terpimpin hubungan RI dengan barat cenderung renggang, namun dengan blok Timur justru mesra, karena ....
a. mereka mau memberikan bantuan ekonomi bagi Indonesia
b. PKI mampu membelokkan politik luar negeri Indonesia
c. US bersedia memberikan kredit berupa perlengkapan perang yang diperlukan Indonesia untuk merebut Irian Barat
d. Indonesia satu front dengan negara-negara komunis (NETO)
e. kesamaan watak dan tujuan
36. Dalam konflik Irian Barat, AS cenderung menekan Belanda agar mau melepaskan Irian Barat karena ....
a. AS tidak setuju dengan politik kolonialisme Belanda agar cenderung konvensional
b. Belanda dinilai telah melakukan pelanggaran HAM
c. Belanda mengabaikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat
d. untuk meredam kemarahan Indonesia lebih jauh
e. AS khawatir peranan komunis makin kuat di Indonesia
37. Alasan yang mendorong pemerintah RI menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia, ialah ....
a. federasi Malaysia mencakup wilayah yang diklaim Indonesia berdasarkan sejarah
b. Malaysia akan dijadikan sebagai anggota DK. PBB
c. sebagai proyek nekolin, Malaysia dianggap akan membahayakan masa depan revolusi Indonesia
d. Malaysia melanggar wilayah perbatasan dengan Indonesia
e. Malaysia secara terang-terangan menentang revolusi Indonesia
38. Dubes AS di PBB yang ikut berjasa membawa Belanda untuk berunding dengan Indonesia mengenai Irian Barat, adalah ....
a. Robert Kennedy
b. Henry Kisinger
c. Elswort Bunker
d. Ralp Boyce
e. Collin Powell
39. Keluarnya Indonesia dari PBB pada awal tahun 1965 menurut pemerintah merupakan ....
a. reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota DK PBB
b. rasa solidaritas sebagai sesama anggota ASEAN
c. refleksi dari politik Indonesia yang bebas aktif
d. manuver Indonesia untuk memancing anggota PBB lainnya keluar dari lembaga yang sudah tidak kapabel tersebut
e. akibat dari konfrontasi dengan Malaysia
40. Sukses Indonesia dalam perundingan New York bulan Agustus 1962 yang intinya berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat tak lepas dari ....
a. keahlian kita melobi Amerika Serikat
b. keberhasilan operasi militer di lapangan yang dapat memberikan pukulan psikologis pada lawan di meja perundingan
c. keberhasilan kita mempersenjatai diri sehingga menjadi negara paling kuat di kawasan Asia bagian sehingga menjadi negara paling kuat di kawasan Asia bagian selatan
d. suksesnya fase ke-2 operasi pembebasan Irian Barat
e. kerjasama yang baik antara tentara dengan pemerintah


Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Sebutkan 3 bukti bahwa pemilu I tahun 1955 dapat dikatakan sukses ?
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Sebutkan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 !
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Sebutkan fase-fase perjuangan pembebasan Irian Barat !
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Sebutkan prestasi terbesar yang dapat dicapai oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin (orde lama) !
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
5. Apakah tujuan pembentukan front nasional pembebasan Irian Barat ?
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Sebutkan usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemerosotan ekonomi mengalami kegagalan (4)!
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Jelaskan tujuan diadakannya Deklarasi Ekonomi!
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Faktor apakah yang menyebabkan gagalnya Benteng Group ?
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
9. Sebutkan langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam konfrontasi ekonomi dengan Belanda !
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Bandar Betsy?
Jawab : ………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………